Pemerintah Turunkan 500 TNI-Polri Untuk Amankan ‘Bus Sholawat’

 Ada beberapa kekhwatiran kami terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, akibat penurunan anggaran dari komponen komponen yang tidak terkait dengan pelayanan langsung.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2015 ini, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (26/08/2015).

“Pertama yang kami khawatirkan adalah bus sholawat (bus antar jemput jamaah haji,red) yang kemarin kami kurangi dananya. Meski Kementerian Agama (Kemenag) sudah menjamin tidak ada pengurangan mutu,” ujar Sodik.

Kedua, ujar Sodik, yang kami khawatirkan adalah soal imigrasi visa dan itu sudah terbukti dengan munculnya persoalan visa terlambat. Dan ketiga, lanjutnya, soal katering yakni mengawasi bagaimana bahan katering dibanding dengan haji-haji sebelumnya.

“Keempat yang paling klasik yaitu soal pemondokan. Kelima yang kemarin kami perintahkan kepada dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) adalah soal pengamanan orang yang tertinggal dan tersesat. Itu kemarin kami minta Kemenag supaya membentuk tim khusus yang lebih kuat lagi,” ujar Sodik.

Dan keenam, lanjut Sodik, adalah pengamanan di dalam bus-bus sholawat. Sebab, katanya, bus-bus sholawat itu sering diserbu jamaah haji yang dari non Indonesia yang bandel.

Karena itu, kata Sodik, pemerintah telah menurunkan kurang lebih sekitar 500 tenaga TNI dan Polri. DPR lanjutnya, meminta ke Dirjen PHU agar tenaga TNI dan Polri tersebut bisa mengamankan bus sholawat.

“Saya ingin ada kepastian bahwa bus-bus sholawat itu ada pengamanan dari orang orang yang berani menghadapi jamaah-jamaah haji yang bandel dari luar negeri,” pungkas Sodik.

Tweet